Tanggung Jawab Profesi Auditor Internal Pemerintah
Tanggung Jawab Hukum dan Profesi Auditor Internal Pemerintah: JFA dan JFP2UPD
Siapa Auditor Internal Pemerintah?
Dalam konteks pemerintahan Indonesia, fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diemban oleh dua jabatan fungsional utama:
Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
Bertugas di lingkungan BPKP dan APIP K/L. Berfokus pada audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, dan pembinaan APIP daerah. Semula diatur dalam Permenpan RB No. 220/M.PAN/7/2008, kini telah dicabut dan digantikan oleh Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
Jabatan Fungsional P2UPD (JFP2UPD)
Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah. Bertugas di Inspektorat Daerah. Berfokus pada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semula diatur dalam Permenpan RB No. 15 Tahun 2009, kini telah dicabut dan digantikan oleh Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
Tanggung jawab APIP bersumber dari PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (yang mencabut Permenpan RB No. 220/2008 untuk JFA dan Permenpan RB No. 15/2009 untuk JFP2UPD), serta Standar Audit APIP yang ditetapkan BPKP dan AAIPI.
Kerangka Tanggung Jawab: Tiga Dimensi
Sumber-Sumber Tanggung Jawab Hukum Auditor
Mirip dengan kerangka yang berlaku dalam profesi audit secara umum, tanggung jawab hukum auditor internal pemerintah bersumber dari tiga instrumen hukum:
| Sumber Hukum | Instrumen Regulasi | Bentuk Pelanggaran | Konsekuensi |
|---|---|---|---|
| Hukum Administratif | UU ASN, PP 94/2021, Permenpan RB No. 1/2023 | Kelalaian tugas, tidak memenuhi standar | Teguran, penundaan kenaikan pangkat, pemberhentian |
| Hukum Pidana | UU Tipikor (No. 31/1999 jo 20/2001), KUHP | Pembiaran fraud, penyalahgunaan wewenang, kolusi | Pidana penjara, denda, pencabutan jabatan |
| Hukum Perdata/Negara | UU Keuangan Negara No. 17/2003 | Kerugian negara akibat kelalaian berat | Tuntutan ganti rugi kepada auditor |
| Kode Etik Profesi | Kode Etik AAIPI 2014, Standar Audit APIP | Pelanggaran integritas, objektivitas, kerahasiaan | Sanksi profesi, pencabutan sertifikasi |
Perbedaan Utama JFA dan JFP2UPD
| Aspek | JFA (Auditor) | JFP2UPD |
|---|---|---|
| Instansi Induk | BPKP, APIP K/L/D | Inspektorat Provinsi/Kab/Kota |
| Fokus Penugasan | Audit keuangan, kinerja, tujuan tertentu | Pengawasan urusan pemerintahan daerah |
| Standar yang Berlaku | Standar Audit APIP (BPKP) | Standar Pengawasan APIP Daerah |
| Output Utama | Laporan Hasil Audit (LHA) | Laporan Hasil Pengawasan (LHP) |
| Jenjang Tertinggi | Auditor Utama / Madya | P2UPD Utama / Madya |
| Regulasi Jabatan | Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional | |
Konsep “Due Professional Care” dalam Konteks APIP
Prinsip due professional care (kehati-hatian profesional) mewajibkan setiap auditor untuk:
- Merencanakan dan melaksanakan audit dengan kompetensi yang memadai
- Menjaga skeptisisme profesional sepanjang penugasan
- Mendokumentasikan setiap pertimbangan dan bukti yang dikumpulkan
- Melaporkan temuan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu
- Menghindari konflik kepentingan dalam setiap tahap penugasan
Tanggung Jawab kepada Siapa?
Berbeda dengan auditor eksternal yang terutama bertanggung jawab kepada investor, auditor internal pemerintah memiliki pemangku kepentingan yang lebih luas:
| Pemangku Kepentingan | Bentuk Tanggung Jawab | Instrumen Akuntabilitas |
|---|---|---|
| Pimpinan Instansi (Menteri/Gubernur/Bupati) | Pelaporan temuan, rekomendasi perbaikan | LHA, LHP, Laporan Triwulanan APIP |
| DPR/DPRD | Dukungan fungsi pengawasan legislatif | Laporan APIP yang disampaikan ke legislatif |
| BPK | Koordinasi dan sinergi pengawasan | Reviu LKPD, pemeriksaan pendampingan |
| Masyarakat Publik | Akuntabilitas penggunaan anggaran negara | Hasil audit yang dapat diakses publik |
| KPK / Aparat Penegak Hukum | Dukungan pemberantasan korupsi | Pengaduan, koordinasi data, hasil audit tipikor |
Kasus Inspektorat Kabupaten Harapan Jaya: Ketika Diam Menjadi Masalah
Dalam sebuah kasus hipotetis yang menggambarkan situasi nyata, Dadang Suryaman, seorang P2UPD Muda di Inspektorat Kabupaten Harapan Jaya, melakukan reviu atas laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum. Ia menemukan indikasi penggelembungan harga dalam proyek pembangunan jembatan senilai Rp 4,2 miliar.
Alih-alih melaporkan temuannya, Dadang memilih diam karena “tidak ingin berkonflik” dengan kepala dinas yang merupakan rekan dekat atasannya. Laporan reviu yang ia buat tidak mencantumkan temuan tersebut.
Akibat hukum: Ketika BPK kemudian menemukan penyimpangan yang sama saat audit reguler, Dadang dapat dikenai sanksi disiplin atas kelalaian jabatan dan pelanggaran Kode Etik AAIPI — yakni tidak menjaga integritas dan tidak melaksanakan tanggung jawab profesionalnya secara penuh.
Batasan Tanggung Jawab: Apa yang TIDAK Menjadi Tanggung Jawab Auditor?
Auditor internal pemerintah tidak bertanggung jawab atas hal-hal berikut, selama mereka telah menjalankan standar audit dengan benar:
- Kegagalan entitas dalam mengimplementasikan rekomendasi audit
- Kecurangan yang dirancang secara sangat canggih dan tidak terdeteksi meski prosedur sudah memadai
- Keputusan manajemen yang diambil setelah menerima informasi yang benar dari auditor
- Kerugian negara yang timbul dari risiko bisnis yang wajar (bukan akibat penyimpangan)
- Kelalaian dalam mengumpulkan bukti yang memadai dan relevan
- Pelanggaran kerahasiaan informasi audit kepada pihak yang tidak berwenang
- Pelaporan yang tidak akurat, bias, atau menyesatkan
- Konflik kepentingan yang tidak diungkapkan
- Tidak mengikuti standar audit yang berlaku tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan